Upah Minimum Kabupaten Kota yang Bikin Pusing

Upah minimum kabupaten kota (UMK) adalah nilai terkecil upah yang diberikan seorang pengusaha kepada pekerjanya. Nilai ini adalah yang terendah. Artinya, seorang pengusaha tidak boleh memberikan gaji yang lebih rendah dari ini, kecuali si pengusaha adalah yahudi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, mengatakan UMK dihitung dari kebutuhan hidup layak (KHL). KHL ditentukan berdasarkan survey yang dilakukan oleh dewan pengupahan (DP). Nah, siapa saja dewan pengupahan ini? Mereka terdiri dari tiga kelompok, yaitu pemerintah, pengusaha, dan buruh atau pekerja tentunya. Oh iya, pihak akademisi dan badan pusat statistik juga ikut menjadi anggota dewan pengupahan.

DP pun ada dua jenis, dewan pengupahan provinsi dan kabupaten kota. Yang berhak melakukan survey untuk UMK adalah para DP kota. Kenapa? Karena yang mau ditentukan adalah upah minimum kabupaten dan kota. Kalau DP menentukan upah minimum regional. *tepokjidat

Nah, KHL ditentukan melalui survey yang dilakukan oleh pihak-pihak di dewan pengupahan tadi. Mereka turun ke pasar untuk melihat harga 46 komoditi kota dan kabupaten masing-masing. Sebanyak 46 itu diantaranya harga sembako, biaya listrik, sewa rumah, dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan uang deh.

Setelah mendapatkan hasil survey asing-masing, dirapatkanlah untuk menentukan kira-kira berapa, sih, kebutuhan hidup layak di kota itu? Mereka berdebat untuk menetukan sebuah angka yang menentukan nasib ribuan masyarakat di wilayah masing-masing.

Setelah KHL ditentukan, kemudian mereka kembali mengadakan pertemuan untuk membicarakan tentang UMK. Jumlahnya bisa saja di atas atau di bawah KHL, bergantung kesepakatan. Hening mengatakan akan lebih bagus lagi kalau UMK setara atau bahkan di atas KHL.

Mengapa UMK tidak wajib sesuai KHL? Ada beberapa pertimbangan. Misalnya pengusahanya sendiri tidak mampu memberikan gaji sesuai KHL yang ada. Atau mungkin bisa saja karena si pekerja memiliki pemasukan lain sehingga pengusaha tidak wajib memberikan gaji sesuai KHL. Entahlah.

Di Jawa Barat hanya ada 9 kabupaten dan kota yang menerapkan hal tersebut pada 2010. Tahun ini ada sekitar 13 kabupaten dan kota yang menerapkan UMK setara dan di atas KHL. Salah satunya adalah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bekasi. Bahkan ada yang menerapkan lebih dari 100 persen.
Tetapi UMK selalu menyisakan masalah setiap tahunnya. Ada saja kabupaten atau kota yang protes terhadap nilai UMK yang ditentukan. Alasannya, nilai tersebut terlalu rendah untuk mereka. Ada pula yang mengatakan hal itu tidak sesuai kesepakatan bersama sehingga diajukan oleh salah satu pihak. Namun yang paling sering muncul adalah penetapan UMK tidak berpihak pada pekerja, tapi pengusaha.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengatakan hal itu sama sekali tidak benar. Pemerintah dalam hal ini berada di tengah-tengah. Pemerintah tentu saja bukannya tidak membela hak-hak dan kesejahteraan para pekerja. “Tapi pemerintah juga tidak bisa menyengsarakan pengusaha dengan menetapkan UMK yang terlalu tinggi,“ ujarnya.

Lagipula, pemerintah provinsi sama sekali berwenang untuk menaikkan atau menurunkan jumlah UMK tiap daerah. Itu adalah kewenangan dewan pengupahan kota dan kabupaten terkait. Pemerintah provinsi hanya mengesahkan saja.

Kasus ini ditemukan di Kota Cimahi dan Kota Bekasi. Di Cimahi, para pekerja kecewa pemerintah provinsi tidak meluluskan usulan UMK revisi yang mereka berikan. Alasannya, usulan tersebut cacat administrasi. Padahal, menurut para pekerja yang berdemo ke Gedung Sate pada Rabu (23/11) usulan tersebut sudah disepakati seluruh dewan pengupahan.

Merasa tidak terima dengan keputusan dan alasan pemerintah provinsi, mereka melakukan aksi protes ke Gedung Sate. Di sana, mereka menuntut pemerintah mencabut SK Gubernur dan mengganti usulan UMK Cimahi dari yang pertama menjadi usulan revisi. Padahal, bedanya hanya sekitar Rp 15 ribu saja. “Walaupun hanya segitu, lumayan untuk tambahan,“ tutur seorang pekerja yang berdemo.

Akhirnya setelah diyakinkan usulan mereka akan dirapatkan hari itu juga, massa membubarkan diri dan menanti kepastian kenaikan UMK di rumah masing-masing. maka pada Kamis (24/11) Heryawan mengatakan SK pertama resmi dicabut dan Kamis malam ia menandatangani SK perubahan, atau SK baru yang direvisi khusus untuk wilayah Cimahi.

Dan hari ini giliran Kota Bekasi yang menuntut revisi usulan UMK. Penyerahan revisi dilakukan Jumat (25/11). Sampai berita ini diturunkan, perwakilan dari dewan pengupahan tengah dalam perjalanan menuju Gedung Sate. Ia berharap hal yang sama dengan Kota Cimahi dapat terjadi kepada Kota Bekasi. Kita tunggu saja kelanjutannya. n.c02

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s